PusaranNews.com, Lampung Barat – Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Ketersediaan dan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) serta Peredaran Narkoba yang dipimpin langsung oleh Kapolda Lampung, Brigjen Pol. Yustan Alpiani, bersama jajaran pejabat utama Polda Lampung.
Rakor dilaksanakan melalui pertemuan video di Aula Rupatama Mapolres Lampung Barat, Selasa (27/10/2026).
Rakor bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengawasi distribusi BBM, mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi, serta meningkatkan upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba di Provinsi Lampung.
Dalam kesempatan tersebut, Mad Hasnurin menegaskan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM menjadi perhatian utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas perekonomian.
“Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkepentingan memastikan distribusi BBM berjalan lancar, tepat sasaran, dan dapat dijangkau masyarakat secara merata,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kabupaten Lampung Barat saat ini memiliki 10 SPBU – empat SPBU reguler dan enam SPBU kompak/satu harga serta keberadaan Pertashop yang turut membantu memperluas akses masyarakat terhadap BBM.
Mengingat kondisi geografis Lampung Barat yang didominasi wilayah pegunungan dengan jarak antarkecamatan yang cukup jauh, diperlukan perhatian khusus agar pasokan BBM tetap terjaga, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.
“Pengawasan harus ditingkatkan untuk mencegah penimbunan dan penyaluran BBM yang tidak sesuai ketentuan. BBM bersubsidi harus benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Pengelola SPBU juga perlu menjaga kualitas pelayanan, transparansi harga, dan ketepatan takaran,” tegasnya.
Mad Hasnurin juga menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan BBM di setiap kecamatan, disertai pelaporan dan evaluasi berkala terhadap ketersediaan stok, realisasi penyaluran, serta berbagai kendala distribusi di lapangan. Langkah ini diharapkan memungkinkan pemerintah daerah dan pihak terkait mengambil tindakan cepat apabila terjadi kekurangan pasokan.
Selain persoalan BBM, rakor juga membahas penguatan upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba. Sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan seluruh unsur terkait dinilai sangat penting untuk memutus mata rantai peredaran narkotika serta melindungi masyarakat dari dampak penyalahgunaannya.
“Melalui koordinasi yang baik, kita berharap ketersediaan dan pemerataan distribusi BBM di Lampung Barat dapat terus terjaga. Pada saat yang sama, upaya pemberantasan narkoba harus diperkuat agar keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat tetap terpelihara,” pungkasnya. (*)
