PusaranNews.com, Lampung Barat – Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus melarang tegas segala bentuk pungutan iuran untuk kaos maupun pakaian olahraga di sekolah, guna memastikan program seragam sekolah gratis benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para orang tua.
Penegasan itu disampaikan saat pembagian seragam dan buku tulis gratis bagi peserta didik baru tingkat SD/MI dan SMP/MTs di Kecamatan Gedung Surian serta Kecamatan Air Hitam, Rabu (30/9/2026). Penyerahan dipusatkan di SMP Negeri 1 Gedung Surian dan SMP Negeri 1 Air Hitam.
Setiap siswa baru menerima 3 stel seragam lengkap, seragam merah putih (SD)/putih biru (SMP), seragam Pramuka, seragam batik, serta buku tulis secara cuma-cuma.
Meski demikian, Parosil mengaku masih menerima laporan adanya sekolah yang menarik iuran dengan dalih seragam olahraga.
“Masih ada sekolah yang mengundang orang tua, mengadakan rapat, lalu memutuskan pembelian seragam olahraga. Iurannya sekitar Rp120.000 hingga Rp150.000. Nilainya mungkin kecil, tapi program yang sudah baik jadi tak terasa manfaatnya,” tegasnya.
“Orang tua justru membicarakan pungutannya, bukan bantuannya. Katanya gratis, tapi masih ada pungutan — betul, tidak?” ujarnya disambut jawaban serentak “Betul” dari wali murid.
Di tengah efisiensi anggaran daerah, Pemkab Lampung Barat tetap konsisten memprioritaskan pendidikan.
Selain soal seragam, Parosil juga membahas program revitalisasi sekolah. Beberapa sekolah di Kecamatan Gedung Surian, seperti SD Negeri 1 Puramukti, sudah menerima program tersebut. Sementara untuk SMP Negeri 1 Gedung Surian, usulan revitalisasi sudah diajukan dan sedang dalam proses verifikasi Kementerian Pendidikan Nasional.
“Mudah-mudahan tahun depan SMP Negeri 1 Gedung Surian masuk lokus revitalisasi,” harapnya.
Parosil juga menyoroti sarana pendukung, khususnya toilet sekolah yang banyak dikeluhkan. Ia meminta sekolah dengan toilet rusak segera mengajukan proposal, mengingat penyusunan RAPBD 2027 akan segera dimulai.
“Belajar akan nyaman dan tenang jika sarana pendukung terpenuhi. Segera ajukan proposal jika fasilitas belum layak, agar dapat kami masukkan dalam perencanaan anggaran,” pungkasnya.(*)
