PusaranNews.com, Lampung Barat – Fraksi Amanat Demokrat (F-ADEM) DPRD Kabupaten Lampung Barat menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2027.
Dalam pandangan umum fraksi yang disampaikan oleh Sekretaris Fraksi ADEM Bambang Kusmanto pada Rapat Paripurna DPRD Lampung Barat, Selasa (3/11/2026).
F-ADEM menekankan pentingnya kemandirian fiskal, efisiensi belanja daerah, pemerataan pembangunan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi masyarakat berbasis hilirisasi pertanian.
Fraksi yang diketuai Nusyirwan dengan Sekretaris Bambang Kusmanto dan Herpin sebagai anggota fraksi tersebut menilai, APBD bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan cerminan keberpihakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menentukan arah pembangunan daerah.
F-ADEM mencatat, RAPBD Lampung Barat Tahun Anggaran 2027 merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp918,49 miliar.
Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp95,63 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp822,86 miliar.
Komposisi tersebut dinilai menunjukkan masih tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.
Karena itu, F-ADEM mendorong pemerintah daerah melakukan optimalisasi PAD melalui pendataan potensi, pembenahan administrasi, digitalisasi, pengawasan, serta pemanfaatan aset daerah secara produktif.
“Peningkatan pendapatan jangan sampai hanya membebani masyarakat, sementara potensi ekonomi daerah belum tergarap maksimal,” demikian salah satu penekanan dalam pandangan umum Fraksi ADEM.
Selain pendapatan, F-ADEM juga memberikan perhatian terhadap struktur belanja daerah yang direncanakan mencapai Rp937,74 miliar. Dari jumlah tersebut, belanja operasi mencapai Rp750,46 miliar, sedangkan belanja modal hanya Rp81,28 miliar.
Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian serius agar anggaran tidak terlalu banyak terserap untuk kebutuhan rutin birokrasi, tetapi lebih diarahkan pada program produktif yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Infrastruktur Ujung Rembun dan Jembatan Seranggas Jadi Sorotan
Dalam sektor pembangunan, F-ADEM secara khusus menegaskan pentingnya pemerataan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan yang menjadi penunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta distribusi hasil pertanian dan perkebunan.
Dua kebutuhan infrastruktur yang mendapat perhatian adalah akses jalan menuju Pekon Ujung Rembun dan pembangunan jembatan permanen Seranggas.
Menurut F-ADEM, penentuan prioritas pembangunan harus mempertimbangkan tingkat kerusakan, urgensi, jumlah masyarakat terdampak, serta manfaat ekonomi yang dihasilkan.
Fraksi ini mengingatkan agar pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara kebutuhan mendasar masyarakat di wilayah lain terus tertunda.
“Keberhasilan pembangunan bukan diukur dari megahnya pusat pemerintahan, melainkan dari terpenuhinya kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah. Jangan sampai masyarakat yang jauh dari pusat kabupaten justru semakin jauh dari perhatian pembangunan,” tegas Bambang Kusmanto dalam penyampaiannya.
Dorong Hilirisasi Kopi dan Penguatan Ekonomi Pekon Pada sektor ekonomi, F-ADEM menyambut baik tema pembangunan tahun 2027 yang menitikberatkan transformasi ekonomi berbasis hilirisasi pertanian dan inovasi daerah.
Komoditas kopi, UMKM, ekonomi perdesaan, dan pariwisata dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak perekonomian Lampung Barat
Namun, hilirisasi tidak boleh berhenti sebatas slogan. Pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong pengolahan hasil pertanian, memperluas akses pasar, menyediakan akses permodalan, pendampingan usaha, serta membangun kemitraan industri.
Koperasi, BUMDes, dan UMKM juga harus benar-benar diberdayakan sebagai penggerak ekonomi pekon, bukan sekadar lembaga formalitas.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, kompetensi tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja juga menjadi perhatian F-ADEM.
Sampaikan Tujuh Rekomendasi Strategis
Sebagai bagian dari sikap politiknya terhadap RAPBD 2027, F-ADEM menyampaikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah daerah.
Pertama, meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD yang adil dan terukur tanpa membebani masyarakat secara tidak proporsional.
Kedua, mengefisienkan belanja operasional serta memprioritaskan program produktif yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ketiga, mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, jembatan, dan akses pelayanan dasar hingga seluruh pekon.
Keempat, mewujudkan hilirisasi pertanian dan perkebunan yang mampu memberikan nilai tambah serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM.
Kelima, memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, kompetensi tenaga kerja, dan perlindungan sosial berdasarkan kebutuhan serta data yang akurat.
Keenam, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan pelaksanaan APBD dengan mengutamakan hasil, bukan sekadar penyerapan anggaran.
Ketujuh, memastikan seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan memiliki dasar perhitungan yang jelas, realistis, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, F-ADEM juga mengingatkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keberhasilan APBD, menurut fraksi ini, tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi harus dilihat dari hasil dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Terima RAPBD untuk Dibahas ke Tahap Selanjutnya
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi, Fraksi Amanat Demokrat pada prinsipnya menyatakan dapat menerima RAPBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
F-ADEM berharap seluruh catatan, pertanyaan, dan rekomendasi yang disampaikan mendapatkan perhatian serta penjelasan sungguh-sungguh dari pemerintah daerah.
Fraksi ini juga menegaskan bahwa kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah harus dibangun atas dasar saling menghormati, keterbukaan, dan tanggung jawab.
“Kemitraan bukan berarti menghilangkan fungsi pengawasan, dan perbedaan bukan alasan untuk mengabaikan kepentingan masyarakat,” lanjut dia.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Amanat Demokrat mengingatkan bahwa keberhasilan politik tidak diukur dari besarnya kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari besarnya manfaat yang diberikan kepada masyarakat.
“Berbeda dalam pandangan, bersatu dalam perjuangan, bekerja sama dalam pengabdian,” menjadi pesan penutup Fraksi ADEM dalam mengawal pembahasan RAPBD Lampung Barat Tahun Anggaran 2027. (*)
