PusaranNews.com, Lampung Barat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat menggelar rapat paripurna dengan salah satu agenda utama, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang Maghgasana DPRD ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Barat Edi Novial, S.Kom dan dihadiri oleh Bupati H. Parosil Mabsus, Wakil Bupati Mad Hasnurin, Wakil Ketua DPRD, serta seluruh anggota DPRD.
Dalam sambutannya, Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus menekankan pentingnya RPJMD sebagai landasan strategis pembangunan lima tahun mendatang.
“Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2029 merupakan salah satu instrumen penting, dalam rangka mengarahkan dan menyinergikan seluruh pembangunan daerah secara terpadu, terarah, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan,” ujarnya.
Sementara, Fraksi Demokrat melalui juru bicara Bambang Koesmanto, menyoroti pentingnya RPJMD yang berbasis data dan dapat dijadikan alat ukur kinerja pemerintah.
“RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi harus menjadi alat ukur keberhasilan pemerintahan daerah dalam mengelola sumber daya secara efisien dan efektif. Indikator kinerja harus jelas, terukur, dan berbasis data agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” tegasnya.
Dilanjutkan, Fraksi dari partai Demokrat Edy Gunawan, menekankan perlunya refleksi dari RPJMD sebelumnya.
“Kami mendorong agar perumusan RPJMD ini dilakukan dengan refleksi dari hasil-hasil pembangunan sebelumnya, serta mampu menyatukan sinergi antar-perangkat daerah untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Selanjutnya, Fraksi PKB lewat juru bicara Feri Shaputra, menekankan pembangunan ekonomi kerakyatan dan konektivitas wilayah.
“Sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan harus diperkuat, karena ini adalah penopang utama ekonomi masyarakat kita. Kami juga meminta agar pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas antarwilayah menjadi fokus utama lima tahun mendatang,” ungkapnya.
Dan Fraksi PKS menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan dan keberpihakan kepada masyarakat kecil.
“RPJMD ini harus benar-benar memperhatikan pembangunan yang merata. Kami menekankan agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta memperhatikan penguatan program keagamaan dan sosial yang berkelanjutan,” katanya.
Semntara Syukur, dari Fraksi Golkar menyoroti kesinambungan program dan akurasi indikator capaian.
“Pembangunan tidak boleh berhenti di tengah jalan. RPJMD ini harus menjamin adanya kesinambungan program strategis serta kejelasan capaian kinerja. Kami berharap setiap perangkat daerah memiliki target yang konkret dan realistis,” tandasnya.
Fraksi PDI Perjuangan, Sri Nur Wijayanti menyampaikan pandangan fraksinya dengan menekankan kebijakan yang pro-rakyat.
“Kami menginginkan adanya pendekatan pembangunan yang benar-benar pro-rakyat. Program pengentasan kemiskinan, pendidikan gratis, layanan kesehatan yang terjangkau, dan penguatan peran perempuan serta pemuda harus menjadi perhatian utama dalam RPJMD ini,” tegasnya.
Menutup rapat, Ketua DPRD Edi Novial, S.Kom menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas partisipasinya.
“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati, Wakil Bupati, seluruh anggota DPRD, jajaran OPD, dan para tamu undangan yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Semoga seluruh proses yang kita jalani hari ini membawa manfaat besar bagi kemajuan Kabupaten Lampung Barat yang kita cintai bersama,” tutupnya. (*)
