Opini
Ditulis Oleh: Edi Saputra, SE. Pimred Media PusaranNews.com
PusaranNews.com, Lampung Barat – Waduh, program mulia seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung Barat kok malah diliputi polemik, ya? Jujur aja, ini bikin kita bertanya-tanya, program yang niatnya baik untuk gizi anak-anak, kenapa justru jadi lahan masalah?
Beberapa hal yang paling bikin kening berkerut yakni, Legalitas dan Administrasi yang Menggantung, Kok bisa-bisanya ada yayasan pengelola MBG yang legalitasnya dipertanyakan, tapi anggaran negara tetap ngucur?Ini seperti membangun rumah tanpa fondasi yang kuat, cepat atau lambat pasti ada masalah.
Apalagi ada somasi dari mantan ketua yayasan, ini menunjukkan ada ketidakberesan internal yang serius. Gimana mau yakin gizinya nyampe kalau administrasinya aja carut-marut gini?
Belum lagi menu MBG setiap harinya selalu menjadi perbincangan hangat di Sosial Media (Sosmed) maupun di obrolan santai para orang tua siswa penerima.
Masalah mencuat karena orang tua memposting menu MBG malah di labrak pengurus, hingga masalah berkepanjangan berujung penutupan dapur MBG.
Saling tuding hingga ada laporan keranah hukum. Tapi apakah semuanya berjalan sesuai harapan masyarakat, yang salah ditindak sesuai hukum yang ada, entah lah kita lihat saja.
Hematnya!! Kualitas Makanan dan Kaji Ulang Gaji, Ini yang paling krusial! Kabar menu MBG yang markup, porsi nggak sesuai standar, bahkan ada temuan roti berjamur atau makanan berulat itu alarm bahaya banget.
Bayangkan, anak-anak yang seharusnya dapat gizi terbaik malah berisiko sakit. Belum lagi gaji sukarelawan yang katanya jauh di bawah standar, ini bisa menurunkan motivasi dan kualitas kerja di lapangan. Program gizi kok malah bikin pusing?
Pengawasan dan Sanksi yang Tumpul, Ada teguran lisan dan tertulis buat SPPG yang melanggar SOP, tapi kok operasionalnya tetap jalan? Bahkan ada yang dikasih tenggat waktu tiga bulan buat ngurus perizinan dasar.
Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi. Seolah ada pembiaran terhadap praktik yang jelas-jelas merugikan penerima manfaat dan berpotensi menimbulkan kerugian negara. Harusnya program sepenting ini diawasi ketat dari A sampai Z, bukan cuma di awal doang!
Sebenarnya, program MBG ini ide yang bagus untuk mengatasi masalah gizi, apalagi di daerah yang membutuhkan. Tapi, kalau pelaksanaannya amburadul begini, masyarakat jadi hilang kepercayaan.
Pemerintah daerah dan pihak terkait harusnya segera turun tangan, melakukan audit menyeluruh, menindak tegas oknum yang bermain-main, dan memastikan transparansi anggaran. Jangan sampai program yang seharusnya jadi penyelamat, justru jadi ladang masalah baru.
Ingat!! Anak-anak kita berhak mendapatkan yang terbaik, bukan sisa-sisa dari polemik yang tak berkesudahan ini. (*)
