PusaranNews.com, Lampung Barat – Ribuan massa padati lapangan Bupati Pemkab Lampung Barat, aksi damai atas tuntutan Tenaga Honorer PPPK Paruh waktu di tolak keras.
Yel..yel para honorer itu menggema menyuarakan tuntutan mereka, sementara berbaris didepan mereka pihak kepolisian menjaga keamana dalam aksi unjuk rasa. Orator aksi selalu serukan agar para peserta aksi untuk tidak anarkis dan tetap damai.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi damai Asha Dinata yang mengaku, bekerja sebagai honorer sejak tahun 2012 silam yang mulai menerina Surat Keputusan (SK) dari dinas tempatnya bekerja.
“Masuk honor tahun 2012 dengan SK pertama yakni dari dinas tempat berkerja, sedangkan dari tahun 2017 – 2018 menerima SK Bupati, namun baru bisa ikut tes PPPK sejak tahun 2023 dan 2024 lalu,” kata dia.
Lanjutnya, ada bebera poin penting yang mereka suarakan untuk didengar oleh pemkab setempat, dimana PPPK Paruh waktu itu sangat-sangat merugikan pihaknya.
“Selain PPPK paruh waktu agar dirubah menjadi PPPK Penuh waktu, kami juga menuntu agar peneriman Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibuka seluas-luasnya bagi kami,” jelasnya.
Selain itu, kata Dinata terbukanya database jangan ada honorer siluman yang tidak terlihat kapan bekerjanya tau-tau diterima.
“Sejumlah poin tuntutan kami ini berharap bisa menjadi catatan bagi para pejabat di pemkab ini, sehingga kami ada kejelasan,” ungkapnya kepada PusaranNews.com dilapangan.
Sorak-sorai menyuarakan tuntutan tidak begitu lama para massa ditemui oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Wasisno Sembiring dan perwakilan dari DPRD Setempat Bambang Kusmanto.
Wasisno dalam hal ini menyambut baik tuntutan para aksi damai dan mengajak perwakilan aksi untuk berdiskusi dan mencari solusi di aula Bupati.
“Saya mewakili Bapak Pj. Bupati dan Sekda karena mereka masih Dinas Luar, kami tentunya menerima dengan baik terkait apa yang disampaikan para rekan-rekan sekalian. Agar menemukan solusi terbaik mari kita ngobrol santai di dalam ruangan, silahkan pilih perwakilannya,” kata Wasisno didepan para pendemo.
Dilain pihak Bambang Kusmanto perwakilan DPRD Lambar, juga mengungkapkan hal yang sama, jika pihaknya siap menampung aspirasi para penggelar aksi.
“Saya kebetulan diperintah pimpinan untuk mewakili mereka, dan tentu apa yang dirasakan kawan-kawan kami selaku wakilnya juga merasakan, sampaikan kekuhannya hingga tercapai. Namun sesuai arahan pak asisten mari kita diskusi didalam ruangan,” ungkap Bambang.
Usai kedua perwakilan petinggi di jajaran Pemkab Lampung Barat itu, Korlap aksi damai melakukan diskusi dimana 15 perwakilan aksi untuk mengikuti instruksi dari para pimpinan tersebut.
15 perwakilan baik dari Guru SMP, SD, TK dan bidang Kesehatan menuju ruangan, berbagai tuntutanan yang mereka sampaikan hingga curhatan diperdengarkan para Honorer ini didalam rungan hingga mendapat tanggapan serius dari para petinggi pemkab. (*)
